mediahitamputih.com.—-Dalam memaparkan dan menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi-fraksi di DFPRD Takalar. Tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Bupati Daeng Manye juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Takalar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Selasa: 07-07-2026)
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Meski mencatat sejumlah capaian positif, Daeng Manye mengakui kemampuan fiskal Kabupaten Takalar masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Ia mengungkapkan bahwa PAD Kabupaten Takalar saat ini berada di kisaran Rp189 miliar, sementara kebutuhan belanja wajib daerah, termasuk pembayaran gaji ASN dan berbagai kewajiban lainnya, mencapai hampir Rp500 miliar.
Kondisi tersebut menyebabkan Takalar masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan fraksi DPRD, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan publik, memang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Namun, seluruh kebutuhan tersebut harus diselesaikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan kemampuan anggaran.
“Kita harus melihat persoalan dengan perspektif yang sama. Banyak yang harus kita benahi, tetapi semuanya membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu pemerintah harus bekerja lebih kreatif dan inovatif,” ujar Daeng Manye.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar terus melakukan berbagai terobosan guna memperkuat perekonomian daerah.
Salah satu langkah yang menjadi fokus adalah pengembangan destinasi wisata alam sebagai sektor unggulan yang diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Menurutnya, sektor pariwisata tidak hanya mendatangkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan usaha kuliner, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
Di sisi lain, Daeng Manye menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Takalar harus aktif menjemput peluang investasi, memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta, serta memanfaatkan berbagai program nasional yang dapat mendukung pembangunan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan fiskal semakin berat setelah Kabupaten Takalar mengalami pengurangan alokasi anggaran lebih dari Rp210 miliar pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan berbagai inovasi agar pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
“Kalau hanya menunggu dana dari pusat, pembangunan akan berjalan sangat lambat. Kita harus berani menjemput peluang, menghadirkan investasi, mengembangkan potensi wisata, memperkuat UMKM, dan memanfaatkan digitalisasi sebagai bagian dari solusi meningkatkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati memastikan seluruh kritik, saran, dan masukan yang disampaikan sembilan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Ia berharap kolaborasi yang selama ini terjalin antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi mewujudkan Takalar yang semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
(Arleo)
Leave a Reply