mediahitamputih.com.——Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. Ahmad Rivai, M.Si., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Jumat (9/10/2026) sore, di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar.
Pelantikan yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WITA tersebut mengakhiri kekosongan jabatan Sekda Takalar setelah pejabat sebelumnya, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., berpindah tugas ke Pemerintah Kota Makassar untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Dalam sambutannya, Daeng Manye menyoroti cepatnya proses pengisian jabatan strategis tersebut. Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pengangkatan Sekda definitif.
“Hari ini hari yang bernilai bagi Kabupaten Takalar. Kita tahu bahwa tiga hari yang lalu Pak Sekda yang lama, Pak Hasbi, sudah pamit. Dan dengan sangat cepat, hari ini sudah ada Sekda yang baru,” ungkap Daeng Manye.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut karena pengisian jabatan Sekda dapat dituntaskan dalam waktu singkat.
Menurut Bupati, kecepatan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antarlembaga pemerintahan dalam mendukung keberlangsungan roda birokrasi daerah.
Ahmad Rivai Dituntut Jadi Penggerak Utama Birokrasi
Daeng Manye menegaskan, jabatan Sekda merupakan jabatan karier tertinggi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Karena itu, pejabat yang mendudukinya dituntut mampu menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah menjadi langkah konkret yang dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
Ia menggambarkan posisi Sekda sebagai mahapatih yang bertugas membantu kepala daerah merumuskan strategi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta memastikan berbagai persoalan pemerintahan mendapatkan solusi.
“Jabatan Sekda ini jabatan yang sangat strategis. Apa yang menjadi instruksi dari Bupati harus bisa diterjemahkan ke bawah,” tegasnya.
Menurut Daeng Manye, seorang Sekda harus memiliki pemahaman birokrasi yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, serta kecakapan mengakomodasi persoalan di lapangan dan merumuskan penyelesaiannya.
Koordinasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga harus menjangkau camat, lurah, kepala desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga pemerintah kabupaten lainnya.
Bupati juga menekankan pentingnya pola kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan cepat merespons kebutuhan daerah.
“Bagi saya yang sangat penting adalah fast response, cepat merespons apa yang menjadi kebutuhan daerah. Supaya Takalar ini dengan adanya mahapatih yang baru, larinya lebih kencang,” ujarnya.
Tekanan Fiskal Bukan Alasan Berhenti Berinovasi
Dalam arahannya, Daeng Manye turut memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Takalar. Ia menyebutkan beban kewajiban pembayaran utang sekitar Rp313 miliar, dengan pembayaran tahunan sekitar Rp50 miliar lebih hingga 2030, serta efisiensi anggaran sekitar Rp160 miliar.
Menurutnya, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menyusun strategi pembangunan, mengoptimalkan potensi yang tersedia, dan mencari peluang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Tekanan fiskal Takalar ini jangan membuat kita tidak mengambil inisiatif. Justru kesempatan di situlah untuk mengambil inisiatif, untuk mendobrak hal-hal yang menjadi kendala dan mengubahnya menjadi peluang,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Takalar memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor kelautan, pertanian, hingga wilayah pegunungan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola secara terarah melalui penguatan bahan baku, pengembangan usaha kecil dan menengah, promosi destinasi wisata, serta upaya menarik investasi ke Kabupaten Takalar.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus mencari sumber pembiayaan untuk memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, jembatan, penerangan, sekolah, dan puskesmas.
Optimalisasi Aset Daerah Jadi Pekerjaan Strategis
Salah satu pekerjaan yang secara khusus ditekankan Bupati kepada Sekda yang baru adalah pembenahan tata kelola dan optimalisasi aset milik pemerintah daerah.
Daeng Manye menilai, inventarisasi, penertiban administrasi, sertifikasi, serta pemanfaatan aset perlu dilakukan secara serius agar aset daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mencontohkan keberadaan lapangan, rumah dinas, tanah kosong, dan bangunan milik pemerintah yang perlu diidentifikasi serta dikelola secara optimal.
Menurutnya, optimalisasi aset tidak bisa dikerjakan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan koordinasi intensif antara pengelola keuangan dan aset, OPD terkait, camat, lurah, serta kepala desa.
“Bagaimana kita maksimalkan, kita monetisasi istilahnya untuk mendapatkan PAD. Ini butuh pemikiran, butuh koordinasi yang intens, butuh identifikasi,” jelasnya.
Bupati menempatkan Sekda sebagai salah satu penggerak utama koordinasi tersebut agar persoalan aset dapat ditangani secara sistematis dan pemanfaatannya benar-benar mendukung kepentingan daerah.
Tiga Sekolah yang Sempat Disegel Berhasil Dibuka Kembali
Dalam sambutannya, Daeng Manye juga menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan aset yang berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan.
Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat tiga sekolah di Kabupaten Takalar yang disegel oleh masyarakat akibat persoalan alas hak atau dasar kepemilikan lahan.
Menurut laporan yang diterimanya, dua sekolah telah berhasil dibuka kembali, masing-masing di Patekene dan Galesong. Sementara satu sekolah lainnya di wilayah Takalar Lama dilaporkan juga telah dapat diselesaikan persoalannya.
Dengan demikian, ketiga sekolah yang sebelumnya mengalami penyegelan tersebut dilaporkan telah mendapatkan penyelesaian.
Bupati menilai, persoalan aset bukan semata-mata menyangkut administrasi atau kepemilikan, melainkan juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
“Kasihan anak-anak kita, generasi masa depan, mau sekolah di mana,” ujarnya.
Ia meminta agar berbagai persoalan serupa diinventarisasi dan ditangani secara terukur sehingga tidak terus menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Iklim Investasi Harus Kondusif dan Tidak Berbelit
Selain persoalan aset dan fiskal, Daeng Manye menekankan pentingnya membangun iklim investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Menurutnya, investasi membutuhkan dua hal mendasar, yakni kondisi daerah yang kondusif dan regulasi yang jelas. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa investor dapat menjalankan usahanya tanpa menghadapi ketidakpastian aturan maupun proses birokrasi yang berbelit-belit.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Sekda diharapkan mampu membangun komunikasi intensif dengan Bupati serta mengoordinasikan perangkat daerah agar kebijakan yang diambil dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang efektif.
Tegaskan Proses Seleksi dan Penilaian Kinerja ASN
Pada kesempatan yang sama, Daeng Manye menyinggung proses penentuan Sekda Takalar. Ia menyatakan bahwa pemilihan dilakukan melalui tahapan penyaringan sejumlah kandidat hingga ditetapkan satu pejabat untuk menduduki jabatan tersebut.
Bupati juga menegaskan bahwa pejabat di lingkungan Pemkab Takalar memiliki potensi masing-masing, tetapi jabatan Sekda hanya dapat diisi oleh satu orang.
Lebih jauh, ia mengungkapkan rencana perubahan struktur penilaian kinerja ASN dengan memasukkan unsur meritokrasi secara lebih terukur dan sistematis.
Dalam penjelasannya, Daeng Manye menyebut bahwa sekitar 60 persen komponen Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) nantinya akan berkaitan dengan prestasi kerja.
Kebijakan tersebut, sebagaimana disampaikan Bupati, diarahkan untuk mendorong budaya kerja yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Dengan pendekatan tersebut, kinerja ASN diharapkan tidak hanya dinilai berdasarkan rutinitas administratif, tetapi juga memperhatikan prestasi dan kontribusi nyata terhadap pencapaian target organisasi.
Sekda Baru Diharapkan Mempercepat Transformasi Takalar
Pelantikan Ahmad Rivai menjadi momentum penting bagi kelanjutan agenda pemerintahan Kabupaten Takalar di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan peningkatan pelayanan publik.
Daeng Manye mengingatkan bahwa masih banyak program dan cita-cita pembangunan yang harus diwujudkan. Kondisi anggaran yang terbatas, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi birokrasi untuk berhenti berinovasi.
Ia berharap Sekda yang baru dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, mempercepat penyelesaian persoalan pemerintahan, mengoptimalkan aset, membuka ruang investasi, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan utama Bupati kepada Ahmad Rivai adalah membangun birokrasi yang bergerak cepat, mampu bekerja sama, dan tanggap terhadap kebutuhan daerah.
Dengan kepemimpinan Sekda definitif, Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendorong transformasi daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
(Arsdleo)
Leave a Reply