mediahitamputih.com.—- Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut mengusung tema Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Andi Widodo Subagio, yang memberikan pemaparan terkait pengawasan keimigrasian.
Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar Solihin, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Andi Rijal Mustamin, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Irwan Rachman.
Hadir pula unsur kejaksaan, TNI, dan Polri, khususnya bagian intelijen.
Dalam sambutannya, Daeng Manye mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar yang terus mendorong sinergi pengawasan keimigrasian di daerah.
Menurutnya, TIMPORA memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menghimpun informasi, bertukar data, melakukan analisis, hingga memetakan titik pengawasan orang asing.
“TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait orang asing,” ujar Daeng Manye.
Ia juga meminta seluruh unsur terkait mewaspadai sejumlah potensi kerawanan di Kabupaten Takalar.
Di antaranya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga meningkatnya mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja seiring pengembangan Kawasan Industri Takalar.
Menurutnya, berbagai potensi tersebut perlu diantisipasi dan dipetakan sejak dini melalui koordinasi antarlembaga.
“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal,” tegasnya.
Daeng Manye berharap rapat TIMPORA tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata dalam pengawasan orang asing.
Ia juga menekankan pentingnya pertukaran informasi yang tertib, data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Di sisi lain, pengawasan juga harus tetap memperhatikan iklim investasi dan pelayanan publik agar berjalan kondusif.
Data WNA di Takalar
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Andi Widodo Subagio menyampaikan data keberadaan WNA di Kabupaten Takalar.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat lima WNA di Takalar sepanjang 2025.
Mereka terdiri atas empat warga negara Korea Selatan dan satu warga negara Sudan.
Sementara pada 2026, tercatat satu WNA asal Korea Selatan yang merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan menikah dengan warga setempat.
Adapun tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA di Takalar selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat nihil.
Meski demikian, Imigrasi tetap mengidentifikasi sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian dalam pengawasan.
Wilayah tersebut meliputi kawasan pesisir dan perikanan seperti Galesong, Sanrobone, dan Tanakeke.
Selain itu, kawasan wisata Pantai Topejawa serta jalur mobilitas Makassar-Takalar-Jeneponto juga masuk dalam peta perhatian pengawasan.
Aktivitas perikanan, budidaya rumput laut, pengembangan usaha ekonomi, dan pariwisata menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.
Pengembangan Kawasan Industri Takalar juga berpotensi meningkatkan mobilitas tenaga kerja asing.
Karena itu, pengawasan terhadap izin tinggal dan aktivitas tenaga kerja asing perlu dilakukan secara terukur.
TIMPORA sendiri memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah terkait pengawasan orang asing.
Tugas tersebut meliputi koordinasi lintas sektor, pengumpulan informasi dan data, analisis dan evaluasi, hingga penyusunan peta pengawasan.
Selain itu, TIMPORA dapat melakukan penyelesaian persoalan keberadaan orang asing serta menggelar operasi gabungan khusus maupun insidental.
Melalui forum tersebut, Pemkab Takalar berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum keimigrasian.
Pengawasan yang optimal diharapkan mampu melindungi masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi dan pembangunan daerah tetap kondusif.

Leave a Reply