mediahitamputih.com.—-Bupati Takalar Daeng Manye melakukan inspeksi mendadak (sidak) di UPT Puskesmas Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan saat Daeng Manye berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke untuk melihat langsung kondisi pelayanan masyarakat.
Jarak laut dari Dermaga Takalar atau Pelabuhan Takalar Lama di Kecamatan Mappakasunggu menuju Desa Maccini Baji sekitar 10 hingga 15 kilometer.
Perjalanan menggunakan perahu rakyat atau kapal motor penyeberangan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit, bergantung kondisi ombak dan cuaca.
Kecamatan Kepulauan Tanakeke terdiri dari enam desa, yakni Desa Balangdatu, Desa Maccini Baji, Desa Mattiro Baji, Desa Minasa Baji, Desa Rewataya, dan Desa Tompotana.
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirilis melalui Portal Satu Data Kabupaten Takalar, jumlah penduduk di Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah 8.077 jiwa.
Meskipun mengalami pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya, wilayah kepulauan ini masih tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Takalar.
Dalam kunjungannya, Daeng Manye menyoroti kebutuhan masyarakat Tanakeke terhadap akses kesehatan yang layak dan terjangkau.
Ia meminta masyarakat miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 didata untuk mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung Pemerintah Kabupaten Takalar.
“Selain itu, saya minta Kepala Dinas Sosial untuk mendaftarkan masyarakat Tanakeke yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 ke program BPJS Kesehatan,” ujar Daeng Manye.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak lagi terbebani biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Jadi, jika masyarakat sakit dan berobat, mereka tidak perlu bayar karena iuran bulanannyadibayarkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Daeng Manye mengatakan perhatian terhadap masyarakat Tanakeke tidak hanya menyangkut kesehatan.
Ia juga menyinggung kebutuhan infrastruktur dasar, termasuk dermaga yang lebih layak serta penerangan berupa lampu dan listrik.
“Ada dermaga yang lebih bagus, termasuk penerangan seperti lampu dan listrik,” katanya.
Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan.
“Memang tidak bisa serta-merta atau langsung jadi. Saya perjuangkan di luar, kadang-kadang hasilnya baru ada tahun depan atau dua tahun ke depan karena harus berproses di pusat,” ujarnya.
Daeng Manye menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Tanakeke.
“Namun, saya selaku bupati terus berjuang untuk masyarakat saya,” tegasnya.
Ia mengaku terharu melihat antusiasme anak-anak sekolah di Tanakeke ketika menyambut kedatangannya.
“Saya juga ingin melihat kehidupan masyarakat saya maju. Terus terang saya terharu melihat anak-anak sekolah yang menyambut saya dengan riang gembira,” tuturnya.
Menurut Daeng Manye, anak-anak Tanakeke memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan anak-anak di daerah lain.
“Anak-anak Tanakeke tidak kalah dengan yang lain. Yang penting diberi kesempatan, insyaallah mereka mampu bersaing dengan masyarakat di daerah lain,” katanya.
Ia menilai anak-anak Tanakeke membutuhkan dukungan pemerintah melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak.
“Mereka perlu mendapat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” lanjutnya.
Selain pelayanan dasar, Daeng Manye juga ingin mengembangkan potensi wisata Kepulauan Tanakeke.
Ia mengatakan Kecamatan Kepulauan Tanakeke telah dimasukkan dalam program tujuh destinasi wisata di Kabupaten Takalar.
“Dalam program 7 Destinasi Wisata di Takalar, saya juga memasukkan Kecamatan Tanakeke agar makin dikenal,” ujarnya.
Menurutnya, Tanakeke memiliki sejumlah potensi wisata bahari dan ekowisata yang dapat dikembangkan.
Potensi tersebut antara lain snorkeling, diving, memancing hingga wisata hutan mangrove.
“Masyarakat nantinya bisa menikmati potensi wisata seperti snorkeling, diving, memancing, hingga menikmati hutan mangrove,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Andi Rijal Mustamin mengatakan pendataan warga menjadi langkah awal pelaksanaan kebijakan tersebut.
Andi Rijal mengatakan Bupati Takalar meminta seluruh kepala desa di Pulau Tanakeke memasukkan data masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 5.
“Kunjungan Bapak Bupati menekankan agar seluruh kepala desa memasukkan daftar masyarakatnya yang berada di desil 1 sampai 5. Pemerintah daerah akan menerbitkan BPJS Pemda untuk mereka,” ujar Andi Rijal.
Hal tersebut disampaikan Andi Rijal saat ditemui Tribun-Timur.com di Kantor Dinas Sosial dan PMD Takalar, Jalan H Ince Husain Daeng Parani, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut muncul setelah Bupati mendengar langsung keluhan masyarakat di lapangan.
“Bapak Bupati banyak mendengar keluhan di lapangan bahwa masih ada masyarakat miskin yang berobat menggunakan biaya mandiri, padahal mereka masuk kategori desil 1 sampai 5,” katanya.
Ia menyebut kebijakan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, khususnya di wilayah Kepulauan Tanakeke.
Pihaknya meminta pemerintah desa mulai mengumpulkan data warga pada Senin (7/9/2026).
“Hari Senin tanggal 07/9/2026 sudah mulai diminta untuk dimasukkan. Setelah data dari desa masuk, kami akan melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Andi Rijal mengatakan data dari pemerintah desa selanjutnya akan diperiksa untuk memastikan warga yang diusulkan benar-benar masuk kategori desil 1 hingga desil 5.
“Begitu tervalidasi masuk dalam desil 1 sampai 5, pembayarannya akan ditanggung oleh Pemda,” pungkasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses jaminan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat kurang mampu di Kepulauan Tanakeke dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani iuran.
Leave a Reply