mediahitamputih.com.—- Dalam upaya memperkuat fondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar.
Pagi tadi, Ruang Pola Kantor Bupati Takalar menjadi saksi terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Korupsi, sebuah langkah nyata yang mencerminkan arah baru birokrasi di bawah kepemimpinannya.
Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan deklarasi perang terhadap praktik culas yang selama ini merugikan rakyat.
Suasana berlangsung khidmat namun penuh semangat. Seluruh elemen penting pemerintahan hadir, termasuk utusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan bobot dan legitimasi tersendiri bagi kegiatan tersebut.
Kehadiran KPK menandakan bahwa Takalar kini mendapat dukungan langsung dari garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Lebih dari sekadar seruan moral, sosialisasi ini juga memiliki tujuan strategis: memberikan pemahaman menyeluruh kepada para peserta mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, setiap pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah diharapkan memahami secara teknis bagaimana mengelola anggaran secara benar, transparan, dan sesuai aturan.
Langkah ini menjadi bentuk pencegahan dini agar tidak terjadi penyimpangan akibat ketidaktahuan terhadap prosedur pelaksanaan anggaran.
Daeng Manye menegaskan bahwa pencegahan adalah cara paling bijak dan efektif dalam menjaga aparatur dari jerat kesalahan administratif maupun tindak pidana korupsi.
Dalam pidatonya yang berapi-api, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa era pemerintahan bersih bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak.
“Kita berkumpul hari ini bukan untuk basa-basi. Saya ingin mengirim pesan yang jelas dan tegas kepada semua jajaran: tidak ada sejengkal pun ruang untuk korupsi di Takalar,” ujarnya lantang.
Ia menambahkan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pimpinan dan seluruh aparat.
“Kami berdua berkomitmen mengawal pemerintahan ini agar tetap berjalan di atas rel integritas,” ungkap Hengky.
Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, yang menegaskan peran DPRD sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah daerah.
“Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara lebih ketat agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar pro-rakyat dan bebas dari penyelewengan,” tegasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Kepala Desa, dan Lurah.
Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan panggilan moral untuk menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing.
Utusan KPK membawakan materi mengenai area rawan korupsi di pemerintahan daerah, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana desa, hingga gratifikasi.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Bupati Daeng Manye membuktikan bahwa komitmen antikorupsi Takalar bukan hanya slogan, tetapi langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.
Takalar kini tengah menapaki jalan menuju tata kelola yang modern dan berintegritas, sebuah birokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Leave a Reply