MHP. Indikasi. Semakin menarik untuk menelusuri perjalanan anggaran yang di berikan kepada Takalar Tv. Yaitu adalah konon merupakan sebuah program andalan Dinas kominfo untuk membangun Televisi local, sebagai wadah hiburan dan berencana menjadikan sebagai media tontonan alternative untuk masyarakat Takalar.
Namun apa daya bahwa Takalar Tv hanyalah sebuah wacana yang tidak kunjung kesampaian. Hal ini lantaran konon belum mampu mengantongi izin siar sendiri. Sehingga program yang mendapat sokongan dari Pemerintah dan juga DPRD hingga mencapai milyaran Rupiah hingga kini tidak mampu berwujud sesuai rencana Kadis Kominfo.
Gagalnya Takalar Tv untuk mengudara. Akhirnya beralih rencana kepada program lain dengan tetap menggunakan Takalar tv sebagai brand. Dan pengalihan programa ini mungkin belum dijelaskan secara tranparan oleh Kadis Kominfo Siti Ni’mah Kasim kepada pihak penyetuju anggaran yaitu DPRD Takalar.
Sehingga ketika Takalar Tv muncul sebagai headline pada media online media ini sebagai rancangan gagal program. Membuat komisi III DPRD Takalar langusng mengambil sikap dan meng “Hearing” Kadis Kominfo beserta jajaran yang terkait itu.
Namun yang paling menarik juga munculnya tanggapan ketua DPRD Takalar H. Darwis Sijaya agar pihak APH segera mengusut tuntas penggunaan anggaran Takalar Tv. Hal ini muncul lantaran mungkin selama ini Takalar Tv telah dianggap telah berjalan sesuai koridor program yang direncanakan, namun fakta berkata lain. Bahwa anggaran untuk Takalar Tv ternyata telah dialihkan menjadi konten Video yang hasil liputannya di kirim ke kanal Yuotube. Dengan gaji crew yang wah…
Dengan demikian Takalar Tv muncul jadi perbincangan public di ruang komunitas WhatsApp.
“Cepat ini kalau Kejari yang periksa, mungkin bisa langsung naik penyidikan🤭”
“Siapa tahu Anggarannya sdh di setujui Dewan/DPRD Takalar”
“Baxk yg nax susahx didapat di TV klo mau orang nonton jd sy tax klo mauki nonton beliki dl data 😂😂😂”
“Iya tohhh,tdk mungkin anggaran di gelontorkan sebegitu banyak klu tdk di setujui”
“Mungkin karena tidak sesuai peruntukan sehingga Pak ketua pertanyakan dan suruh usut”
Jadi kalau ada penggiat LSM yang memperkarakan di ruang penyidik Polres Takalar, mungkin bisa diacungi dua jempol “asal jangan setengah hati” . Bukankah ketika anggaran yang konon mencapai Rp. 2.1 Miliar itu ketika di sasarkan kepada program pro rakyat akan bisa terasa manfaatnya ?. ataukan dialihkan untuk mendukung program andalan P22 yang banyak tidak terwujud, akan lebih dimaklumi masyarakat ?. entahlah…… <zalman>
Leave a Reply