Syaiful Jihad Apresiasi Hubungan Bawaslu Takalar Dengan KPU dan Disdukcapil Terkait Koordinasi DPB

MHP. Takalar – Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Bawaslu Takalar dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan kesiapan penerimaan pendaftaran pemantau di Sekretariat Bawaslu Takalar, Jum’at (24/6/2022).

Bawaslu Kabupaten Takalar mengundang KPU Takalar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar membahas Daftar Pemilih Berkelanjutan Bersama Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Syaiful Jihad, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja Bawaslu Takalar dalam melakukan uji petik Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan beberapa data yang faktual di lapangan, serta kesiapan menerima pemantau pemilu dengan ketersediaan meja pemantau dan administrasinya.

“Hasil uji petik yang dilakukan Bawaslu Takalar terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sangat efektif, koordinasi dengan KPU Takalar, Disdukcapil serta instansi yang terkait data pemilih cukup intens sehingga saran perbaikan DPB dapat dipertimbangkan dengan baik oleh KPU Kabupaten Takalar”, ungkap Syaiful Jihad.

Kesiapan meja pemantau dalam menerima permohonan telah dimaksimalkan Bawaslu Takalar untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi yang ingin mendaftar menjadi pemantau pemilu tahun 2024.

Ketua Bawaslu Takalar, Ibrahim Salim mengucap syukur atas kerja keras Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Takalar terus melakukan yang terbaik dalam mengemban amanah, baik uji petik dan persiapan pendaftar pemantau dengan fasilitas serta administrasi permohonan pemantau pemilu tahun 2024.

Ketua dan anggota KPU Takalar Muhammad Darwis dan Basrinuddin, Pimpinan Bawaslu Takalar Nellyati dan Syaifuddin, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Ayatullah Rawatib menyampaikan progres dan persoalan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan uji petik Bawaslu Takalar yang diketahui sangat membantu mengetahui persoalan data pemilih di Desa Kabupaten Takalar.

Diakhir pertemuan menyimpulkan sementara satu persoalan bahwa Desa masih ada yang belum menyampaikan data yang sudah meninggal, sehingga perlu menyampaikan kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Takalar agar intens menyampaikan data penduduk yang telah meninggal setiap bulan sehingga data semakin update begitupun sumber datanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Humas Bawaslu Kab. Takalar)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*